Archive for the ‘Tawaran pikir’ Category

Transmigrasi sebagai Solusi Kesejahteraan Masyarakat Thursday, 14 January 2010, Copyright © 2010 Media Nusantara Citra Group
January 14, 2010

Indonesia sudah kian maju. Walaupun berbagai masalah menghantam, perekonomian Indonesia terus menguat.Namun, ada masalah sampingan dari kemajuan ini yaitu kota-kota besar yang kian padat.

Masalah ini telah dihadapi Indonesia bahkan pada masa prakemerdekaan. Untuk itu, transmigrasi menjadi pilihan yang tepat untuk dilaksanakan. Transmigrasi mampu meratakan persebaran penduduk Indonesia sembari memperkuat dan menggali potensi perekonomian daerah-daerah yang selama ini belum dimaksimalkan pemanfaatan potensinya. Sayangnya, transmigrasi masih belum menjadi isu yang mengakar di masyarakat.Transmigrasi masih dipandang sebelah mata dan tidak dianggap sebagai jalan menuju keberhasilan.

Padahal transmigrasi bisa menjadi jalan keluar kesesakan di kota besar.Apalagi saat ini pemerintah sedang fokus mengembangkan daerah. Lihat saja baru-baru ini pemerintah meluncurkan enam koridor ekonomi baru yaitu di Sumatera Timur, Pantai Utara Jawa, Kalimantan, Sulawesi Barat, dan Papua. Transmigrasi juga bisa menyokong program pemerintah lainnya seperti swasembada pangan.

Berbicara mengenai transmigrasi, ada baiknya kita menyitir pemikiran guru bangsa yang baru saja berpulang pada 30 Desember 2009.Gus Dur,ulama besar yang juga merupakan Presiden Keempat Republik Indonesia, ternyata memiliki pemikiran yang brilian mengenai transmigrasi. Gus Dur pernah menulis paper dengan judul “Transmigrasi: Dilihat dari Perspektif Sikap Kepeloporan dalam Budaya Bangsa Indonesia”.

Tulisan ini pernah disampaikan Gus Dur dalam suatu seminar di Jakarta pada 1994, dengan judul “Sikap Kepeloporan dalam Budaya Masyarakat”. Gus Dur mengatakan bahwa Prabu Dharmawangsa adalah seorang pionir transmigrasi. Beliau membawa orang dari daerah dataran sebelah selatan Jawa Tengah (sekitar Yogyakarta dan Solo) ke Jawa Timur ke daerah Kediri secara berangsur-angsur.Akhirnya jumlahnya sangat besar sekitar puluhan atau ratusan ribu. Dia lalu mendirikan keratonnya sendiri.

Dalam pembahasannya, Gus Dur mengatakan bahwa migrasi umumnya tumbuh dengan dilatarbelakangi pertimbangan ekonomis, tanpa mengesampingkan pertimbangan lainnya. Dalam pelaksanaannya kepeloporan mutlak diperlukan. Penting untuk diingat bahwa kepeloporan yang timbul dari kebudayaan suatu masyarakat itu tidak semata-mata berbentuk satu corak atau berasal-usul satu sumber saja.

Bisa saja disebabkan masalah ekonomi, politik, keagamaan, dan etnis. Migrasi dalam jumlah yang besar ini juga tidak dapat dibatasi hanya pada sebuah pulau.Ketika tekanan penduduk menjadi semakin besar dan ada ajakan (paksaan) oleh pemerintah kolonial untuk memberangkatkan petani ke perkebunan-perkebunan di luar Jawa (Deli, Lampung, Bengkulu, dan OKU) bahkan ke luar negeri seperti Suriname, migrasi terjadi begitu rupa banyaknya. Pada zaman kemerdekaan ini tanpa dipaksa pun banyak yang bermigrasi besar-besaran.

*** Memang akan terjadi perubahan corak budaya dengan transmigrasi. Misalnya orang Madura di Kalimantan Tengah sudah tidak sama lagi struktur sosialnya dengan orang Madura yang berada di Kalimantan Barat.Akibat pekerjaan, mereka mengalami dispersi (penyebaran) lokasi yang sangat tinggi (membuka jalan sepanjang Kalimantan) sehingga tidak ada komunitas wungkul Madura. Satusatunya mungkin hanya ada di Sampit.

Dengan tidak adanya struktur berjenjang,bisa dianggap lebih demokratis, menjadi seperti struktur orang Banjar (lebih mudah berpindah) dan mau melakukan apa pun menjadi lebih mudah. Di Kalimantan Barat tidak demikian, transmigrasi dilakukan in take seperti bedol desa. Kiai-kiai beserta pesantrennya semua berangkat ke sana dan membuat replika masyarakat Madura di Kalimantan Barat.Tentu berbeda dengan yang ada di Semenanjung Malaya dan Singapura sebab itu Maduranya Madura Bawean.

Kita melihat perubahan-perubahan pola kepemimpinan, juga pola kepeloporan di daerah baru itu bergantung kondisi yang ada. Di Lampung, orang Jawa yang kebetulan sangat banyak itu juga tidak sama dengan struktur kemasyarakatan di Jawa karena sudah melakukan integrasi dengan sistem adat Lampung di dalam segala hal. Ini juga dipengaruhi oleh sifat migrasi sendiri.

Migrasi dapat kita bagi dalam dua hal. Pertama, migrasi yang dispersinya tidak terlalu tinggi (ke satu arah).Banyak orang menuju ke satu arah, jadi masih kait berkait, tali bertali di antara mereka di daerah baru. Seperti di Lampung, nama-nama desa di sana mengambil nama Jawa (Pekalongan, Jepara, dan sebagainya). Ini menunjukkan bahwa dulu orang-orang yang pertama datang ke sana adalah orang-orang dari kota-kota tersebar.

Dengan dispersi yang sangat kecil ini, yang terjadi adalah pola afinitas,karena tidak mungkin memelihara hubungan afilial dengan daerah asal. Kedua, migrasi dalam jumlah yang lebih kecil dengan dispersi lebih tinggi, penyebarannya lebih sempit seperti migrasi tenaga cakap/terampil.Umpamanya saja penjual kerupuk Cikoneng,Tasikmalaya ada di mana-mana,bahkan sampai ke Sulawesi.

Begitu juga orangTegal,Wonogiri,Madura,dan lainnya.Kita melihat bahwa hal itu karena dispersinya sangat tinggi sehingga hubungannya bisa filial, artinya mereka mengumpulkan uang untuk membangun rumah di daerah asal. Di Cikoneng, balai desanya lebih mentereng daripada gedung kabupaten di Tasikmalaya karena ada dukungan dana dari orang-orang yang berada di luar daerah.

*** Sebenarnya tidak menjadi penting lagi apakah keputusan-keputusan melakukan transmigrasi itu diambil secara formal, nonformal, maupun informal. Namun, satu masalah adalah inisiatifnya datang dari mana. Ini sangat penting artinya. Kalau inisiatif itu datangnya dari masyarakat sendiri, dirasakan sebagai milik mereka dan restu dari pimpinan formal itu pemberian legitimasi yang sangat tinggi artinya bagi masyarakat. Kita ambil contoh Keluarga Berencana (KB).

Sekarang anak kecil pun sudah mengerti bahwa anak itu hanya cukup dua. Hal itu sudah menjadi makanan sehari-hari mereka dan orang-orang tua pun menerimanya dengan rela. Itu bukan karena merupakan keputusan pemerintah, melainkan masyarakat sendiri tumbuh keinginannya untuk itu dan pemerintah memberikan programnya. Sekarang bagaimana kepeloporan yang terkait masalah migrasi itu bisa kita timbulkan dari inisiatif masyarakat? Di sini sangat penting untuk menekankan agar orang mau berangkat sendiri dan atas biaya sendiri.

Bagaimana mengembangkan insentif untuk itu? Insentif tidak harus selalu bersifat uang, barangbarang, atau jasa,mungkin sifatnya psikologis atau perspektif yang bisa dilihat oleh para pemimpin. Almarhum Pak Soedjatmoko pernah mengatakan kepada saya bagaimana kalau di sepanjang jalan trans-Sumatera setiap satu kilometer ada sebuah kota kecil yang isinya satu bengkel, satu kantor pos, serta satu general store.

Orang boleh memiliki tanah sekitar situ. Siapa yang bisa menggarap, silakan garap sebatas kemampuan dia. Para penduduk dibantu dengan kredit-kredit. Hasilnya banyak orang yang datang menetap. Masalahnya sepele, dia tidak mau sendirian,di tengah hutan (sense of being in the town). Kalau kita ubah policy dengan mengembangkan insentif yang seperti itu, saya rasa kepeloporan akan muncul dengan sendirinya.

Tentu harus ada sekolah sebab di daerah-daerah transmigrasi yang demikian luas,sekolah di desa-desa kurang kualitasnya. Nanti ujungnya sekolah lanjutan atas memang harus dibuatkan yang kualitasnya baik di tempat-tempat tertentu. Begitu juga sarana telekomunikasi yang saat ini sudah menjadi kebutuhan transmigran.

Hal-hal semacam ini lebih penting dengan disediakan sarananya ketimbang pencetakan lahan dengan segala kelengkapannya, perumahan, dan sebagainya, kemudian mendatangkan pemimpinpemimpin serta penduduk dari daerah padat. Biarkan mereka melihat, supaya timbul imajinasi (perspektif) sendiri bagaimana daerah ini akan berkembang di masa yang akan datang.

Mungkin juga didorong dengan proyeksiproyeksi pengembangan yang lebih simple yang dapat mereka pahami. Begitu pulang, mungkin mereka bisa menjadi pembawa pesan migrasi.Saya rasa dari ramuan- ramuan lama yang telah ada dan dibantu teknik-teknik promosi yang baru dan sederhana, akan muncul dorongan untuk menciptakan kepeloporan baru dalam kebudayaan masyarakat yang ada di pulau-pulau yang padat seperti di Jawa,Bali,dan Lombok.

Kembali pada pemikiran Gus Dur. Sang guru bangsa yang dalam tulisannya saya kaji itu tampak betapa visionernya beliau yang pada 1994 telah dapat menerawang apa dan bagaimana transmigrasi sebaik dan seharusnya.Pemikiran dan gagasan tersebut sekarang ini terjawab sudah dengan lahirnya UU 29/2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 15/1997 tentang Ketransmigrasian, yang paling tidak menyiratkan bahwa ada gula ada semut dengan basis rencana tata ruang wilayah merupakan suatu keniscayaan.(*)

Agusdin Pulungan
Ketua Wahana Masyarakat
Tani Indonesia

* Group Links :
* RCTI
* TPI
* Global TV
* Trust
* MNC
* okezone.com

Copyright © 2010 Media Nusantara Citra Group

Impor beras, keruntuhan semangat bangsa
March 12, 2009

Impor Beras dan Keruntuhan Semangat Bangsa
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0511/24/opini/2236160.htm

Beras Kita Sudah Sangat Kompetitif
March 11, 2009

AGUSDIN PULUNGAN:Liputan Khusus
Sabtu, 4 Maret 2006,Copy Right ©2000 Suara Karya

Sudah sejak zaman kerajaan dulu, beras, sering diikutsertakan dalam sebuah kerangka sistem politik. Bahkan, sebagai tanda tunduk terhadap kerajaan lain, beras menjadi upeti penting yang wajib diberikan kepada raja pemenang perang. Masa tersebut tampaknya tidak jauh berbeda dengan masa kini, perbedaan utamanya hanya terletak pada sistem politik yang dianut, kalau zaman kerajaan dulu sistem yang dianut adalah otoriter dan oligarki, maka kini memakai embel-embel demokrasi.

Namun, tetap saja beras dijadikan sebuah komoditas politik dengan dalih kekurangan stok atau operasi pasar. Untuk mengetahui lebih dalam tentang masalah ini wartawan Suara Karya Kentos R. Artoko dan Hedi Suryono mewawancarai Ketua Wahana Masyarakat Petani Indonesia (Wamti), Agusdin Pulungan diruang kerjanya. Berikut petikannya:

Bagaimana kondisi petani dan harga beras belakangan ini?

Untuk membicarakan masalah ini hendakya kita samakan dulu persepsi yang kita miliki. Yang namanya petani itu sebenarnya bisa digolongkan menjadi tiga bagian. Pertama, petani buruh atau yang bekerja langsung diaeral pertanian. Kedua, petani pemilik tanah dan petani yang menampung serta mendistribusikan komoditas beras.

Saat ini harga beras, memang lagi tinggi-tingginya, karena beras yang datang dari berbagai daerah mengalami kendala untuk memasuki pasar.

Di beberapa daerah sudah terjadi panen, tapi beberapa daerah juga mengalami musibah banjir. Hal ini menyebabkan harga gabah kering panen (GKP) di beberapa wilayah hancur lebur.

Pemerintah harus bertanggungjawab terhadap hancurnya harga GKP tersebut. Di Indramayu, harga GKP merosot jadi Rp 1.400 per kilo, Grobogan Rp 1.300 per kilo, Demak Rp 1.450 per kilo, Subang Rp 1.500 per kilo, Magetan, Ngawi dan Madiun Rp 1.400 per kilo.

Laporan itu saya peroleh langsung dari petani yang bergabung dalam komisariat di bawah Wamti. Ketidakadilan ini tidak bisa dibiarkan berlanjut.

Jatuhnya harga GKP bukan akibat gagal panen atau banjir. Kemerosotan harga GKP dicatat dari wilayah bebas banjir dan telah panen.

Faktor harga seharusnya jadi tanggungjawab Depot Urusan Logistik (Dolog) sebagai perpanjangan tangan Bulog di daerah. Ironisnya, Dolog dan Bulog sampai saat ini belum mencari solusi. Sebaliknya, muncul kesan sengaja membiarkan harga GKP terus merosot.

Dia minta pemerintah obyektif melihat kemerosotan harga GKP saat ini. Bukan mustahil ada strategi besar untuk menjatuhkan harga beras petani domestik.

Jadi masalah beras kini sudah menjadi komoditas politik?

Kalau itu sudah sejak zaman Romawi dulu, beras diikutsertakan dalam masalah politik. Sampai ada kerajaan yang jatuh hanya karena urusan beras.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah, perlu menerapkan kebijakan khusus untuk meminimalisasi kartel dan permainan para tengkulak, yang dengan kekuatannya mampu mempermainkan harga beras.

Hal ini sebenarnya merupakan permainan semata, namun pemainan ini juga melibatkan berbagai kalangan dari tingkat tengkulak sampai tingkat pejabat tinggi di pusat. Jadi sulit untuk mencegah dan mencari solusi masalah ini.

Dari dulu, masalah beras selalu dijadikan ajang pertentangan, persaingan dan intrik. Namun, yang terus menderita kerugian adalah produsennya, yakni kaum tani.

Karena itu, diperlukan kebijakan yang menyeluruh untuk mengatasi masalah komoditas beras. Kebijakan itu, harus mencakup lingkup produksi, distribusi, harga dan berbagai elemen masalah yang menyertainya, seperti kemudahan memperoleh bibit, pupuk dan hilangnya mata rantai tengkulak dalam proses produksi.

Jadi, kebijakan yang sangat terpadu mutlak untuk ditetapkan, integrasi antara Mentan, Mendag dan Bulog juga mutlak untuk mencegah dualisme dalam kebijakan itu.

Apa faktor yang menyebabkan harga beras tidak terkontrol dan terus melambung?

Yang jelas bukan karena komoditasnya tidak ada, berasnya ada, namun lebih banyak ditahan oleh kalangan spekulan. Mereka punya stok dan modal yang cukup banyak, sehingga bisa memainkan harga dipasaran.

Soal impor beras yang lalu, Wamti kelihatannya menolak keras langkah ini?

Jelas dong, karena dengan melakukan impor yang dirugikan itu adalah petani sementara pihak pemerintah yang diuntungkan.

Sekarang gini itung-itungannya, Bulog melalui Dolog di daerah itu hanya bisa mendapatkan maksimal Rp 5 untuk setiap kilo beras yang diambil, sementara untuk impor fee yang diperoleh bisa mencapai Rp 1.000 per kilogram.

Nah, kalikan dengan 150.000 ton beras pada tahap pertama, lalu berapa ratus ribu ton lagi tahap kedua dan begitu seterusnya. Jadi sekali tangguk Bulog itu bisa mendapatkan miliaran, bahkan mencapai triliunan rupiah. Hanya gara-gara ini rakyat dan petani dikorbankan.

Berdasarkan perkiraan anda sampai kapan harga beras akan terus melambung?

Kalau situasi sudah demikian biasanya harga beras terus melambung sampai dua atau tiga bulan ke depan. Apabila Bulog punya stok, maka dalam situasi seperti ini stok tersebut harus dikeluarkan.

Operasi pasar yang dilakukan Bulog beberapa waktu lalu, sangat tidak bermanfaat dan tidak menurunkan harga beras sama sekali. Bagaimana bisa mempengaruhi pasar, kalau produk yang ditawarkan merupakan produk kelas dua.

Beras kita itu kualitasnya kompetitif atau tidak dengan produk Vietnam atau Thailand?

Sangat kompetitif, bahkan untuk jenis tertentu produk kita jauh lebih unggul dibandingkan dengan produk dari Vietnam dan Thailand.

Keunggulan dari Vietnam dan Thailand itu hanya pada biaya produksi yang minimal, sehingga bisa melakukan ekspor ke berbagai negera. Disamping itu, produk yang dilempar ke pasar ekspor itu adalah produk sisa yang di negara asalnya sudah tidak dibutuhkan lagi.

Apakah Indonesia saat ini sudah swasembada lagi?

Sudah dong, kita sekarang ini sudah swasembada lagi, beras banyak produksi melimpah, hanya harga saja yang dipermainkan, apakah itu oleh pedangang, spekulan dan pemerintah sendiri.
Copy Right ©2000 Suara Karya Online
Powered by Hanoman-i

Agriculture Bill
February 25, 2009

House vows to pass agriculture bill soon

The Jakarta Post, Jakarta

A bill that provides greater protection for the sustainability of agriculture will be passed by the House of Representatives before the end of its current term this year, with NGOs calling for bank credit for land ownership for farmers.

Once passed into law, the agriculture land sustainability bill will protect the country’s farmlands from being converted into industrial and commercial areas.

Agusdin Pulungan, head of the Indonesian Agriculture and Fishing Association (WAMTI), said the law was urgently needed because of the large number of farmland being converted into industrial and commercial areas.

“Farmers sell their lands to industrial companies because it’s much more profitable [than farming],” Agusdin told The Jakarta Post during a WAMTI hearing on the bill with the House on Thursday.

“That is why we need the bill to be passed, so the government can protect farmland to sustain domestic food resources, while at the same time improve farmers’ welfare.”

Data from the Agriculture Ministry shows a very slow rate of farmland development, especially for rice paddies, the country’s main source for domestic food resources.

The ministry recorded that of the 7.7 million hectares of total rice paddies in the country in 1986, there was only a slight increase to 8.25 million hectares by 1996. By 2000, that figure had gone down to 7.79 million hectares.

The slow rate is due to the large number of farmland being converted into industrial and commercial sites.

“The Indonesian Farmer’s Association [HKTI] records that such conversions reach 300,000 hectares per year, with 80 percent occurring in Java, the main domestic food resources area,” said HKTI secretary Noer Soetjipto.

“It’s very important that [once the bill is passed into law] the government immediately drafts a regulation [to put the law into execution].”

However, WAMTI deputy for advocacy Sri Naida warned that the bill should not focus entirely on Java.

“The law should also cover the issues of nomadic farmers in Kalimantan and agricultural areas located on coastlines,” she said.

“And the most important thing the law should concern is the issue of farming as a source of livelihood in rural areas.”

Winarno Tohir, head of the Farming and Fishery Contact Reliance (KTNA), also suggested the establishment of a bank that would focus on providing farmers with loans and credit for land ownership, as part of an effort to improve farmers’ welfare. Large numbers of Indonesian farmers possess no land, but work as farming laborers, which Winarno pointed out as the condition that caused their poverty.

“There’s credit for cars, houses and apartments. Why can’t we have credit for farming?” he said.

Winarno, who also attended the hearing at the House, said the government needed to revise a clause in the agriculture sustainability bill to ensure basic prices for agricultural produce.

“Clause number 55 in the bill states that the government guarantees `profitable food commodities prices’. I suggest the government should regulate a `basic price’ for farming commodities,” he said.

Hilman Indra, deputy chairman of House Commission IV, said the bill would be passed “as soon as possible, probably before the end of our tenure in 2009”. (hdt)

Retorika SBY?
February 25, 2009

Kompas, Sabtu, 11 Juni 2005
Revitalisasi Pertanian, Retorika SBY?
Oleh Agusdin Pulungan

SOSIALISASI revitalisasi pertanian yang disampaikan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono melalui Menko Perekonomian Aburizal Bakrie beberapa waktu lalu, yang simbolisasi pelaksanaannya akan dicanangkan 11 Juni 2005 di Jatiluhur, sedikit banyak memberi angin segar perbaikan kehidupan petani dan pertanian Indonesia.

Meski informasi yang diterima masih sumir, kecenderungan ini agaknya dapat menerangkan aneka pertanyaan berbagai kalangan tentang apa dan bagaimana aksi nyata yang akan dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam membangun petani dan pertanian nasional.

Dalam penjelasannya, pemerintah menyebut revitalisasi pertanian ditujukan untuk membuat pertanian menjadi kekuatan perekonomian nasional. Selain itu, cita-citanya antara lain: i) untuk menciptakan lapangan kerja dan usaha bagi penduduk pedesaan; ii) untuk meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah; iii) untuk mengurangi kemiskinan.

Menyimak hal itu, revitalisasi pertanian sebagai strategi pembangunan nasional merupakan dedikasi amat bagus dari SBY dan perlu didukung semua pihak.

APABILA ditelusuri sejarah pembangunan pertanian, sejak Departemen Pertanian didirikan pada dekade 1900-an di zaman Belanda maupun pemerintahan Presiden Soekarno, pemerintahan saat itu hampir mempunyai tekad yang sama dengan pemerintahan SBY, yaitu mencapai ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Bedanya, pada pemerintahan SBY ada tambahan program peningkatan agrobisnis.

Jika kita mengevaluasi, tentu akan muncul otokritik pada kita karena dapat dikatakan perjalanan panjang pembangunan pertanian yang telah dilalui bangsa ini justru tetap belum menunjukkan hasil nyata, terutama dari aspek kesejahteraan petani. Petani tetap dalam kemiskinan dan cenderung kian kehilangan tanah sebagai alat dan ruang kehidupannya. Lebih jauh, Cliford Geertz dalam penelitiannya mengatakan, di pedesaan di Jawa telah terjadi involusi pertanian, yang merupakan suatu perkembangan degeneratif di mana produktivitas perorangan mandek. Hasilnya, kemiskinan berkembang merata di pedesaan.

Kita menyadari, pilihan strategi pembangunan nasional di zaman Orde Baru yang lebih mengutamakan peningkatan pertumbuhan membuat petani menjadi anak tiri pembangunan. Pilihan strategi ini, selain membuat petani terasing dengan sumber-sumber agraria, juga melahirkan ketimpangan struktur sosial ekonomi pada kehidupan di pedesaan. Petani menjadi buruh di tanahnya sendiri, dan penduduk desa kian tercerabut dari kehidupan ekonomi di pedesaan.

Pemberian HGU sebanyak 6,5 juta ha dan peruntukan lain seluas 2,5 juta ha untuk usaha-usaha perkebunan, hutan tanaman industri, dan lainnya dengan cepat mengalihkan penguasaan sumber-sumber agraria pada kelompok swasta. Sehingga dampaknya adalah perebutan tanah, di mana petani, masyarakat adat, dan rakyat desa berhadapan dengan kelompok swasta sekaligus penguasa.

Menurut data BPN (2004), ada 1.753 kasus konflik agraria, yang antara lain terdiri dari sengketa masyarakat dengan perusahaan perkebuan, perumahan, kehutanan, pertambangan, turisme, pertambakan, dan bendungan.

Masuknya modal ke pedesaan melalui liberalisasi ekonomi mengakibatkan cepatnya pengalihan tanah dari keluarga petani atau negara ke pemodal besar. Monopoli dan oligopoli terhadap sumber-sumber agraria menjadi kian kuat. Akibatnya, tingkat landlessness dan kemiskinan di pedesaan meningkat tajam.

Menurut data BPS (2003), rata-rata penguasaan lahan petani menurun dibandingkan tahun 1993, yaitu dari 0,5 ha menjadi 0,3 ha. Petani gurem meningkat 2,6 persen per tahun, yaitu dari 10,8 juta rumah tangga petani tahun 1993 menjadi 13,7 juta tahun 2003. Petani pangan (72 persen dari total petani Indonesia) diperkirakan hanya mampu memenuhi 30 persen dari kebutuhan keluarganya jika lahan yang diolahnya hanya satu ha (Wamti, 2003). Hal ini terjadi karena reforma agraria atau perubahan penguasaan sumber daya agraria, yang akan menjamin pemerataan distribusi sumber agraria pada petani tidak dilaksanakan.

Selain itu, tak dapat dimungkiri, strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang digunakan selama ini tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan petani. Sebab, distorted development telah memperburuk kehidupan ekonomi petani dan masyarakat di pedesaan. Ini adalah bukti kegagalan politik pembangunan mengharmonisasi tujuan-tujuan di bidang ekonomi dengan perkembangan sosial masyarakat tani dan pedesaan.

Distorsi terjadi karena selama ini pelaksanaan pembangunan tidak mampu memberi manfaat kemajuan ekonomi yang menjangkau populasi rumah tangga petani. Tingkat income yang rendah, rata-rata Rp 144.000 atau Rp 180.000 per bulan jika menjadi buruh musiman yang hanya efektif enam bulan dalam setahun (Wamti, 2003). Jadi, letak kegagalan dalam peningkatan kesejahteraan petani karena terjadinya distribusi sumber-sumber daya yang tidak merata. Bahaya di lain pihak adalah tumpuan pembangunan pada pertumbuhan ekonomi akan dapat menjadikan distribusi sumber daya makin menjadi timpang.

REVITALISASI pertanian yang merupakan keputusan politik, strateginya harus mendasar. Pilihan strategi yang mengecualikan dilaksanakannya reforma agraria membuat semua tekad Presiden SBY kehilangan dasar dan visi. Reforma agraria merupakan persyaratan yang harus dilaksanakan negara guna mengatasi kemiskinan dari jutaan penduduk Indonesia di pedesaan.

Pemerintah perlu sadar, peningkatan produksi pertanian secara agregat tidak menghilangkan kemiskinan, apalagi mengatasi ketimpangan ekonomi yang terjadi baik antara lapis masyarakat di pedesaan maupun antara masyarakat desa dan kota. Strategi revitalisasi pertanian harus mampu menjawab tantangan yang dihadapi bangsa, setidaknya satu generasi. Jika tidak, cita-cita revitalisasi pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani sia-sia belaka.

Konsekuensi logisnya, SBY perlu menetapkan reforma agraria sebagai manifesto politik pertanian sehingga memiliki langkah-langkah mendasar yang kuat dan bervisi jangka panjang. Sehingga, revitalisasi pertanian adalah dilaksanakannya reforma agraria, dan ini adalah manifestasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita perlu optimistis dan yakin guna mendapatkan perubahan dan kemajuan yang berkeadilan. Meski kita pun harus tetap kritis agar semua yang dicita-citakan akhirnya tidak dimaknai sebagai retorika saja.

Komitmen Presiden
February 24, 2009

Rabu, 02/05/2007 19:22 WIB

GSN tak percaya komitmen Presiden pada rakyat

JAKARTA: Koordinator Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), Agusdin Pulungan menegaskan pada dasarnya pihaknya sudah tidak percaya lagi terhadap komitmen presiden SBY yang pro rakyat.

“Namun demikian kita perlu menghargai upaya presiden memperbaiki kegagalan kegagalannya selama ini,” katanya dalam dialog pers bertema Reshufle harus melepas cengkeraman neoliberalisme di Jakarta, sore ini.

Agusdin mengatakan sebenarnya yang paling utama dari upaya perbaikan kinerja presiden adalah merubah dirinya sendiri dahulu. Artinya, jelas dia, presiden harus bisa melakukan perubahan yang radikal dari sebelumnya.

Agusdin yang juga koordinator Wahana Masyarakat Tani Indonesia (Wamti) mengatakan ada tiga poin yang perlu dilakukan presiden yaitu, pertama, merubah kebijakan presiden pro kepada pengusaha ke pro rakyat. Kedua, menciptakan kebijakan baru yang pro rakyat dengan memberikan jaminan dari negara kepada rakyat dalam hal memperoleh pendidikan yang layak, kesejahteraan, kesehatan, pangan, rumah dan hari tua. Ketiga, yang perlu dilakukan SBY adalah dengan mengganti menteri-menteri yang telah menciptakan kebijakan yang memanjakan pemodal asing, yang tidak bisa memasarkan hasil pertanian, serta menteri lain.

“Mereka tidak mampu memberikan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Sementara itu Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU), Kusfiardi reshufle yang akan dilakukan presiden jangan jadi bagian dari proyek konsulidasi politik saja. Komitmen presiden untuk mewujudkan kemandirian perekonomian bangsa sebenarnya sudah disampaikan ketika mengakhiri kerjasama dengan Dana Moneter Internasional (IMF) dan membubarkan Consultative Group on Indonesia (CGI).

Untuk itu presiden perlu melakukan perubahan kebijakan mendasar dibidang perekonomian. “Para Menteri Bidang Ekonomi sekarang adalah penganut neoliberalisme yang fundamentalis yang menjalankan gagasan petumbuhan ekonomi dengan mengandalkan utang luar negeri untuk menambal defisit dan ketergantungan pada investor asing,” katanya.

Kebijakan pertumbuhan ekonomi yang dijalankan para fundamentalis neoliberal di jajaran menteri bidang ekonomi itu justru melahirkan kebijakan fiskal dan moneter yang terpasung oleh jebakan utang. Karena itu perombakan kabinet harus menyentuh tim ekonomi, yang terdiri dari Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Penteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian termasuk Menteri Energi Sumber Daya Mineral.

oleh : Endot Brilliantono (bisnis.com)

Save our Nation
February 21, 2009

Niat Pemerintah Terlihat dari Koreksi Kontrak Karya

Kompas, 11 Januari 2005

Jakarta, Kompas – Niat pemerintah memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dapat diperlihatkan dengan koreksi atas seluruh kontrak karya industri pertambangan. Pemerintah juga harus bersiap menanggung risiko sebagai konsekuensi pembenahan dan peninjauan kontrak karya yang dinilai merugikan rakyat itu.

Pernyataan tersebut disampaikan eksponen Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) saat sesi tanya-jawab dengan wartawan di Jakarta, Senin (9/1). Eksponen GSN yang hadir dalam jumpa pers evaluasi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla bertema Safe Our Nation antara lain Agusdin Pulungan, Haryanto Taslam, Rahardjo Tjakraningrat, Franky Sahilatua, Soeparwan G Parikesit, dan Icu Zukafril. Mengenai peninjauan kembali kontrak yang membuka kemungkinan kasus dibawa ke arbitrase internasional, GSN menilai arbitrase bukanlah satu-satunya pilihan. Banyak hal yang harus diperhitungkan, termasuk di antaranya posisi Indonesia yang relatif lemah saat ini. Justru yang terpenting saat ini adalah langkah politik yang diambil pemerintah untuk meninjau kembali seluruh kontrak karya pertambangan dan mengembalikannya sebagai hak kesejahteraan rakyat. Seluruh klausul kontrak harus ditinjau ulang, seluruh ketentuan harus direformasi dengan menjunjung tinggi hak rakyat dan terlepas dari dominasi pihak asing.

Carut-marut industri pertambangan berlangsung dari rezim ke rezim. Presiden Yudhoyono yang pernah menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi dinilai paham persoalan dan solusinya untuk kepentingan rakyat, sepanjang Presiden mempunyai itikad menyelesaikannya.

Sumber: Kompas

SALAM
February 14, 2009

Berbagi dan Melayani adalah suatu tindakan sederhana.  Kita tidak perlu lebih dulu memiliki materi yang berlimpah atau memilki kekuasaan. Dengan hanya kemauan dan ketulusan,  Berbagi dan Melayani dapat dilakukan oleh siapapun dan kemudian dampaknya dapat dirasakan oleh siapapun termasuk oleh lingkungan alam milik dari semua mahluk bumi.