Archive for April, 2010

Izin Tanam Komoditas tak Berlaku untuk Petani Kecil Kamis, 22 April 2010, 19:52 WIB (cuplikan)
April 27, 2010

JAKARTA—Menteri Pertanian, Suswono, tengah mempersiapkan konsep Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan. Dalam konsep Permentan tersebut setiap pelaku usaha tanaman pangan harus mendapat izin dari bupati/wali kota jika ingin menenam komoditas tertentu.

Atas konsep tersebut, para petani yang tergabung dalam Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) dan Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (Wamti), langsung bereaksi keras. Mereka menolak konsep Permentan yang justru memberi peluang adanya pungutan-pungutan baru terhadap para petani.

Pelaksana Harian Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Udhoro Kasih Anggoro, mengatakan, kekhawatiran para petani sebenarnya tak perlu terjadi. Alasannya, Permentan lebih bertujuan untuk memberikan payung hukum terhadap upaya pencatatan data pertanian terkait luas lahan dan jenis komoditas tanam. Selama ini, pemerintah tidak mempunyai data pertanian yang benar-benar akurat untuk dijadikan dasar beragam kebijakan seperti subsidi benih dan pupuk. Selain itu, konsep Permentan juga tidak menghalangi petani untuk menanam komoditas yang mereka inginkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanam. “Petani tetap berdaulat menanam tanaman yang mereka inginkan, pemerintah tidak akan melarang-larang,”. konsep Permentan juga hanya mewajibkan perijinan bupati bagi pelaku usaha yang mempunyai luasan areal 25 hektare dengan jumlah tenaga kerja tetap minimal 10 orang. Batasan lainnya adalah omzet usaha pertanian di lahan trsebut minimal Rp 2,5 miliar per tahun. “Jadi tidak berlaku untuk petani kecil. Petani yang lahannya di bawah 25 hektare justru pemerintah yang wajib mendatanya, jadi bukan mendaftarkan diri,” .

Dikatakan, konsep Permentan juga mengatur tentang kewajiban membayar pajak yang masuk ke dalam kas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP wajib dibayarkan bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan jasa dan atau sarana pemerintah untuk melakukan usahanya. Namun demikian, petani berlahan sempit yang mengusahakan tanaman dan penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari, tidak akan terkena kewajiban membayar PNBP. “Sehingga sudah jelas konsep Permentan justru diarahkan untuk melindungi petani kecil,” .

Ketua Umum KTNA, Winarno Tohir, tetap berpendapat, bagaimana pun Permentan hanya akan menyusahkan para petani kecil. Dalam konsep Permentan, kata Winarno, perijinan tidak hanya diperlukan untuk usaha tani skala luas, tapi juga usaha tani dengan luasan lahan kurang dari 25 hektare. “Batasan di bawah 25 hektare ini kan tidak jelas. Bagaimana kalau cuma punya lahan 0,3 hektare? Kan tetap harus berijin,” ujar Winarno. Kecuali itu, dia melanjutkan, aturan yang tegas menyebutkan kata perijinan pasti akan berbuntut pada adanya pengeluaran uang untuk membayar retribusi. Walaupun dalam konsep Permentan disebutkan perijinan tidak berbiaya, tetapi fakta bakal terjadi di lapangan pasti tidak seperti itu. “Sama saja dengan urus KTP, katanya banyak yang sudah gratis tapi tetap saja itu ada dananya.”
Dengan alasan itu, Winarno tetap bersikukuh KTNA akan menolak dan menginginkan konsep Permentan dievaluasi total.

Hal senada dikatakan Ketua Wamti, Agusdin Pulungan. Menurut Agus, Permentan berpotensi melanggar kedaulatan petani dan Konstitusi Negara RI lantaran tidak memberikan kebebasan pada petani untuk menanam komoditas tertentu.

Selain itu, rencana Permentan telah memancing keresahan sosial di tingkat petani. Petani khawatir akan ada jenis pungutan baru kepada mereka. Hal lainnya, Permentan juga menciptakan peluang penyalahgunaan oleh oknum aparat untuk menekan atau memeras keluarga petani. “Oleh karena itu, WAMTI menolak rencana Permentan ini,” tandas Agusdin Pulungan.

Red: Krisman Purwoko
Rep: EH Ismail
About mahakamedia.com
Info Iklan | Privacy policy | Terms of use | Contact Us
© 2010 MAHAKAMEDIA.com — All rights reserved

%d bloggers like this: