100 HARI PEMERINTAHAN Agribisnis Tak Mengukur Kemampuan (Suara Karya)

Senin, 11 Januari 2010
JAKARTA (Suara Karya): Dalam seratus hari pemerintahan SBY-Boediono, sektor pertanian/agribisnis–khususnya pertanian dan kehutanan–masih terseok-seok.

Bahkan jika dianalogikan dengan terminologi penilaian yang biasa diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil audit keuangan berbagai lembaga tinggi negara, kinerja sektor pertanian dan kehutanan selama seratus hari pertama ini termasuk disclaimer.

Sementara itu, meski sudah meletakkan fondasi perbaikan, kinerja bidang kelautan dan perikanan dalam mendongkrak kesejahteraan nelayan, penduduk pesisir, dan pembudidaya ikan, masih perlu pembuktian.

Secara rata-rata, rapor kinerja pemerintah di sektor pertanian/agrinisnis selama masa seratus hari pertama ini memperoleh nilai lima.

Demikian penilaian pengamat pertanian Bustanul Arifin, pengusaha di bidang kehutanan Tjipta Lesmana, Ketua Wahana Masyarakat Tani Indonesia (Wamti) Agusdin Pulungan, serta Koordinator Divisi Manajemen Pengetahuan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Mida Saragih secara terpisah di Jakarta, kemarin. Mereka dihubungi terkait evaluasi seratus hari kinerja kabinet pemerintahan SBY-Boediono yang jatuh pada awal Februari 2010.

Agusdin Pulungan mengaku waswas atas nasib petani ke depan ini. Sebab, selama seratus hari pertama pemerintahan, kinerja bidang pertanian tidak menunjukkan hasil nyata yang berhubungan langsung dengan kepentingan petani.

“Tidak kelihatan ada hasilnya. Malah kinerja pemerintah di bidang pertanian ini semrawut. Tidak ada konstruksi yang jelas,” ujarnya.

Agusdin menunjuk kasus gula pasir sebagai contoh. Menurut dia, seharusnya pemerintah sudah belajar bagaimana upaya mengatasi kekurangan pasokan gula. Tetapi, masa lima tahun ke belakang rupanya belum cukup untuk mencari jalan keluar dari masalah pergulaan.

Karena itu, impor gula pasir tetap tak terhindarkan. Artinya, pemerintah tidak belajar untuk berkinerja lebih baik,” kata Agusdin.

Dia menyesalkan kebijakan food estate dalam rangka membangun ketahanan pangan nasional. Menurut dia, kebijakan tersebut sama sekali tidak memihak petani di dalam negeri yang umumnya merupakan petani gurem.

“Namanya juga estate. Itu kan artinya besar. Pertanian pangan dilakukan oleh pengusaha besar secara besar-besaran dan tentu saja dengan modal besar. Petani kecil ya pasti tak bisa ikut ambil bagian,” ujar Agusdin.

Menurut dia, food estate merupakan pilihan salah kaprah. Sebab, pendekatan tersebut niscaya berdampak mematikan petani dan berpotensi menimbulkan konflik. Padahal, untuk meningkatkan ketahanan pangan, seharusnya pemerintah memihak petani–antara lain dengan memberikan jaminan kemudahan distribusi hasil panen dan subsidi sarana produksi.

“Kenapa yang diambil malah kebijakan food estate. Kebijakan tersebut niscaya menimbulkan konflik besar antara petani dan pemilik modal besar. Akan terjadi pencaplokan lahan petani kecil dan konflik-konflik lain. Seharusnya dalam seratus hari pertama ini pemerintah menciptakan sistem distribusi yang baik agar petani lebih mudah dan efisien mengirim hasil panen ke pasar,” tutur Agusdin.

Pemerintah juga terkesan tidak mengukur kemampuan sendiri. Agusdin menunjuk soal target swasembada sapi yang dipatok bisa dicapai pada tahun 2014. Menurut dia, target itu sama sekali tidak realistis karena tidak berpijak pada daya dukung di lapangan.

Pendapat senada juga diutarakan Bustanul Arifin. Dia memberikan disclaimer terhadap kinerja pemerintah di bidang pertanian ini. Menurut dia, dalam masa seratus hari pertama Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, pemerintah baru sekadar menyelesaikan cetak biru.

“Kalau cuma bikin cetakan, ya siapa pun bisa melakukan. Yang penting kan pelaksanaannya. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Apa bisa optimal dilaksanakan?” kata Bustanul.

Dia juga menyoroti konsep food estate. Menurut dia, investasi besar-besaran di bidang pertanian pangan bukan tidak boleh. Namun, seharusnya itu dilakukan tanpa berdampak mematikan petani kecil.

Bustanul mengingatkan, pemerintah tidak boleh lari dari kerangka meningkatkan taraf hidup petani. Karena itu, jika memang konsep food estate dilaksanakan, pemerintah harus sangat berhati-hati dan serius. “Investasi secara luas di bidang pertanian pangan jangan sampai merugikan petani kecil. Ini tak boleh diabaikan,” katanya.

Dalam hal menetapkan kerangka kerja, menurut Bustanul, pemerintah seharusnya meletakkan kepentingan petani di atas segalanya. Bukan malah menimbulkan kekhawatiran bagi petani dengan membuat kebijakan yang cenderung tidak memihak petani. Meski pemerintah menyatakan bahwa food estate akan tetap mengutamakan kepentingan petani kecil, Bustanul menilai bahwa konsep tersebut tidak tepat.

“Food estate tak bisa diharapkan mampu mengangkat taraf hidup petani. Justru itu, ketahanan pangan pun bisa terancam,” ujar Bustanul.

Di bidang kehutanan, dia juga menilai pemerintah sulit diharapkan mencapai target-target yang ditetapkan, terutama mengurangi emisi karbon hingga 26 persen. Target itu, katanya, boleh jadi hanya akan menjadi beban sangat berat.

“Di satu sisi, emisi karbon harus dikurangi. Tapi di sisi lain, pemerintah menargetkan peningkatan hasil di industri kehutanan,” tutur Bustanil.

Bagi dia, kinerja pemerintah di bidang kehutanan selama seratus hari pertama terkesan mengawang-awang alias tidak berpijak pada realitas di lapangan. “Terlalu muluk-muluk,” kata Bustanul.

Tjipta Lesmana sepakat mengenai soal itu. Dia menganggap target pemerintah menyangkut penurunan emisi karbon hampir tak mungkin dicapai. “Itu target yang berat sekali,” ujarnya.

Memang, pemerintah telah mengambil ancang-ancang dengan menetapkan program penanaman pohon yang dikenal sebagai program one man one tree. Tapi, masalah pengawasan dan pemeliharaan atas pelaksanaan program itu, menurut Tjipta, merupakan pertanyaan besar.

Sejauh ini, tingkat keberhasilan program one man one tree sulit dipantau. Justru itu, ujar Tjipta, program tersebut sulit mencapai target bahkan dalam lima tahun ke depan.

Sementara itu, di bidang kelautan dan perikanan, pemerintah perlu melakukan pembenahan pengelolaan anggaran. Menurut Mida Saragih, anggaran harus bisa dimanfaatkan secara optimal untuk memberdayakan nelayan, masyarakat pesisir, dan pembudi daya ikan.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan dengan saksama alokasi anggaran yang erat berkaitan dengan pemenuhan hak rakyat atas pangan. Dalam konteks ini Saragih mengingatkan, penurunan cadangan ikan domestik merupakan dampak nyata kegiatan ekspor selama ini yang dilakukan berlebihan, di samping masih tingginya tindak pencurian dan penggelapan tangkapan ikan.

“Ketika fakta krisis pangan mengemuka dan fungsi pengawasan tidak berjalan maksimal, arah kebijakan kelautan dan perikanan malah dikerdilkan sebagai persoalan angka produksi,” kata Saragih.

Menurut dia, indikator keberhasilan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan bukan terletak pada sisi produksi karena tidak menjamin pemenuhan hak-hak nelayan dan masyarakat pesisir di Tanah Air. Karena itu, upaya yang sudah diayunkan pemerintah dalam seratus hari pertama ini untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir masih perlu pembuktian. (Devita/Andrian)
Politik | Hukum | Ekonomi | Metropolitan | Nusantara | Internasional | Hiburan | Humor | Opini | About Us
Copy Right ©2000 Suara Karya Online
Powered by Hanoman-i

Advertisements

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: