Wujudkan Kemandirian Pangan yang Berdaulat

(Cuplikan dari Sinar Harapan Senin, 21 Desember 2009)
Jakarta –
Sejak zaman dahulu, Hindia Belanda (sekarang Indonesia-red) mashyur akan tanahnya yang subur.

Sejarah di atas agaknya dapat dijadikan tolok ukur kesanggupan Indonesia memberi makan dunia (feed the world) dan menjadi produsen komoditas pertanian terbesar dunia.
Menteri Pertanian (Mentan) Suswono, usai menghadiri sidang tingkat menteri pertanian dan kehutanan ASEAN (AMAF) pada 10-11 November 2009 di Brunei Darussalam, mengatakan negara-negara anggota ASEAN, serta tiga negara partner ASEAN seperti China, Jepang, dan Korea Selatan sangat berharap bahwa Indonesia dapat menciptakan ketahanan pangannya, sebab memiliki kelebihan baik dari sisi sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM).
Sejalan dengan itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam rangka mencapai visi pertaniannya lima tahun ke depan menegaskan Indonesia harus mampu mewujudkan kemandirian pangan melalui peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.
Sementara itu, Wakil Presiden Boediono pada Pertemuan ke-36 Konferensi Ketahanan Pangan Dunia (FAO) di kantor pusat FAO, Roma, 19 November 2009 mengatakan pemerintah Indonesia akan mempermudah aturan kebijakan investasi di bidang pertanian demi menciptakan iklim usaha kondusif bagi masuknya investasi, serta sebagai respons atas hasil kesepakatan di World Summit on Food Security terkait pengembangan investasi di bidang pertanian.
Pada kesempatan sama, Mentan Suswono juga mengatakan pemerintah akan segera menerbitkan peraturan presiden (perpres) terkait kemudahan investasi di sektor pertanian dalam skala luas atau yang disebut food estate.
Sementara itu, Ketua Umum Wahana Masyarakat dan Nelayan Indonesia (Wamti), Agusdin Pulungan, menilai pendekatan pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan melalui korporasi atau usaha-usaha besar sangat tidak tepat. Selain akan menggusur ekonomi rumah tangga petani kecil, penggunaan zat-zat kimia dan mekanisasi pembukaan lahan secara besar-besaran oleh korporasi akan merusak lingkungan alam dan keanekaragaman hayati. Kebijakan itu pun tidak sesuai dengan landasan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 dan UUD 1945.
Prinsip kedaulatan pangan tidak mengenal cara-cara korporasi yang eksploitatif, yang mengomersialkan pangan semata sebagai produk dagangan. Kekuasaan pangan oleh korporasi dalam hal ini Multi National Company (MNC) hanya akan menjebak manusia dalam krisis, seperti pengalaman krisis pangan dunia dan peningkatan jumlah penduduk dunia yang kelaparan telah terjadi dalam lima tahun terakhir. (effatha tamburian)

Advertisements

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: