Archive for January, 2010

Transmigrasi sebagai Solusi Kesejahteraan Masyarakat Thursday, 14 January 2010, Copyright © 2010 Media Nusantara Citra Group
January 14, 2010

Indonesia sudah kian maju. Walaupun berbagai masalah menghantam, perekonomian Indonesia terus menguat.Namun, ada masalah sampingan dari kemajuan ini yaitu kota-kota besar yang kian padat.

Masalah ini telah dihadapi Indonesia bahkan pada masa prakemerdekaan. Untuk itu, transmigrasi menjadi pilihan yang tepat untuk dilaksanakan. Transmigrasi mampu meratakan persebaran penduduk Indonesia sembari memperkuat dan menggali potensi perekonomian daerah-daerah yang selama ini belum dimaksimalkan pemanfaatan potensinya. Sayangnya, transmigrasi masih belum menjadi isu yang mengakar di masyarakat.Transmigrasi masih dipandang sebelah mata dan tidak dianggap sebagai jalan menuju keberhasilan.

Padahal transmigrasi bisa menjadi jalan keluar kesesakan di kota besar.Apalagi saat ini pemerintah sedang fokus mengembangkan daerah. Lihat saja baru-baru ini pemerintah meluncurkan enam koridor ekonomi baru yaitu di Sumatera Timur, Pantai Utara Jawa, Kalimantan, Sulawesi Barat, dan Papua. Transmigrasi juga bisa menyokong program pemerintah lainnya seperti swasembada pangan.

Berbicara mengenai transmigrasi, ada baiknya kita menyitir pemikiran guru bangsa yang baru saja berpulang pada 30 Desember 2009.Gus Dur,ulama besar yang juga merupakan Presiden Keempat Republik Indonesia, ternyata memiliki pemikiran yang brilian mengenai transmigrasi. Gus Dur pernah menulis paper dengan judul “Transmigrasi: Dilihat dari Perspektif Sikap Kepeloporan dalam Budaya Bangsa Indonesia”.

Tulisan ini pernah disampaikan Gus Dur dalam suatu seminar di Jakarta pada 1994, dengan judul “Sikap Kepeloporan dalam Budaya Masyarakat”. Gus Dur mengatakan bahwa Prabu Dharmawangsa adalah seorang pionir transmigrasi. Beliau membawa orang dari daerah dataran sebelah selatan Jawa Tengah (sekitar Yogyakarta dan Solo) ke Jawa Timur ke daerah Kediri secara berangsur-angsur.Akhirnya jumlahnya sangat besar sekitar puluhan atau ratusan ribu. Dia lalu mendirikan keratonnya sendiri.

Dalam pembahasannya, Gus Dur mengatakan bahwa migrasi umumnya tumbuh dengan dilatarbelakangi pertimbangan ekonomis, tanpa mengesampingkan pertimbangan lainnya. Dalam pelaksanaannya kepeloporan mutlak diperlukan. Penting untuk diingat bahwa kepeloporan yang timbul dari kebudayaan suatu masyarakat itu tidak semata-mata berbentuk satu corak atau berasal-usul satu sumber saja.

Bisa saja disebabkan masalah ekonomi, politik, keagamaan, dan etnis. Migrasi dalam jumlah yang besar ini juga tidak dapat dibatasi hanya pada sebuah pulau.Ketika tekanan penduduk menjadi semakin besar dan ada ajakan (paksaan) oleh pemerintah kolonial untuk memberangkatkan petani ke perkebunan-perkebunan di luar Jawa (Deli, Lampung, Bengkulu, dan OKU) bahkan ke luar negeri seperti Suriname, migrasi terjadi begitu rupa banyaknya. Pada zaman kemerdekaan ini tanpa dipaksa pun banyak yang bermigrasi besar-besaran.

*** Memang akan terjadi perubahan corak budaya dengan transmigrasi. Misalnya orang Madura di Kalimantan Tengah sudah tidak sama lagi struktur sosialnya dengan orang Madura yang berada di Kalimantan Barat.Akibat pekerjaan, mereka mengalami dispersi (penyebaran) lokasi yang sangat tinggi (membuka jalan sepanjang Kalimantan) sehingga tidak ada komunitas wungkul Madura. Satusatunya mungkin hanya ada di Sampit.

Dengan tidak adanya struktur berjenjang,bisa dianggap lebih demokratis, menjadi seperti struktur orang Banjar (lebih mudah berpindah) dan mau melakukan apa pun menjadi lebih mudah. Di Kalimantan Barat tidak demikian, transmigrasi dilakukan in take seperti bedol desa. Kiai-kiai beserta pesantrennya semua berangkat ke sana dan membuat replika masyarakat Madura di Kalimantan Barat.Tentu berbeda dengan yang ada di Semenanjung Malaya dan Singapura sebab itu Maduranya Madura Bawean.

Kita melihat perubahan-perubahan pola kepemimpinan, juga pola kepeloporan di daerah baru itu bergantung kondisi yang ada. Di Lampung, orang Jawa yang kebetulan sangat banyak itu juga tidak sama dengan struktur kemasyarakatan di Jawa karena sudah melakukan integrasi dengan sistem adat Lampung di dalam segala hal. Ini juga dipengaruhi oleh sifat migrasi sendiri.

Migrasi dapat kita bagi dalam dua hal. Pertama, migrasi yang dispersinya tidak terlalu tinggi (ke satu arah).Banyak orang menuju ke satu arah, jadi masih kait berkait, tali bertali di antara mereka di daerah baru. Seperti di Lampung, nama-nama desa di sana mengambil nama Jawa (Pekalongan, Jepara, dan sebagainya). Ini menunjukkan bahwa dulu orang-orang yang pertama datang ke sana adalah orang-orang dari kota-kota tersebar.

Dengan dispersi yang sangat kecil ini, yang terjadi adalah pola afinitas,karena tidak mungkin memelihara hubungan afilial dengan daerah asal. Kedua, migrasi dalam jumlah yang lebih kecil dengan dispersi lebih tinggi, penyebarannya lebih sempit seperti migrasi tenaga cakap/terampil.Umpamanya saja penjual kerupuk Cikoneng,Tasikmalaya ada di mana-mana,bahkan sampai ke Sulawesi.

Begitu juga orangTegal,Wonogiri,Madura,dan lainnya.Kita melihat bahwa hal itu karena dispersinya sangat tinggi sehingga hubungannya bisa filial, artinya mereka mengumpulkan uang untuk membangun rumah di daerah asal. Di Cikoneng, balai desanya lebih mentereng daripada gedung kabupaten di Tasikmalaya karena ada dukungan dana dari orang-orang yang berada di luar daerah.

*** Sebenarnya tidak menjadi penting lagi apakah keputusan-keputusan melakukan transmigrasi itu diambil secara formal, nonformal, maupun informal. Namun, satu masalah adalah inisiatifnya datang dari mana. Ini sangat penting artinya. Kalau inisiatif itu datangnya dari masyarakat sendiri, dirasakan sebagai milik mereka dan restu dari pimpinan formal itu pemberian legitimasi yang sangat tinggi artinya bagi masyarakat. Kita ambil contoh Keluarga Berencana (KB).

Sekarang anak kecil pun sudah mengerti bahwa anak itu hanya cukup dua. Hal itu sudah menjadi makanan sehari-hari mereka dan orang-orang tua pun menerimanya dengan rela. Itu bukan karena merupakan keputusan pemerintah, melainkan masyarakat sendiri tumbuh keinginannya untuk itu dan pemerintah memberikan programnya. Sekarang bagaimana kepeloporan yang terkait masalah migrasi itu bisa kita timbulkan dari inisiatif masyarakat? Di sini sangat penting untuk menekankan agar orang mau berangkat sendiri dan atas biaya sendiri.

Bagaimana mengembangkan insentif untuk itu? Insentif tidak harus selalu bersifat uang, barangbarang, atau jasa,mungkin sifatnya psikologis atau perspektif yang bisa dilihat oleh para pemimpin. Almarhum Pak Soedjatmoko pernah mengatakan kepada saya bagaimana kalau di sepanjang jalan trans-Sumatera setiap satu kilometer ada sebuah kota kecil yang isinya satu bengkel, satu kantor pos, serta satu general store.

Orang boleh memiliki tanah sekitar situ. Siapa yang bisa menggarap, silakan garap sebatas kemampuan dia. Para penduduk dibantu dengan kredit-kredit. Hasilnya banyak orang yang datang menetap. Masalahnya sepele, dia tidak mau sendirian,di tengah hutan (sense of being in the town). Kalau kita ubah policy dengan mengembangkan insentif yang seperti itu, saya rasa kepeloporan akan muncul dengan sendirinya.

Tentu harus ada sekolah sebab di daerah-daerah transmigrasi yang demikian luas,sekolah di desa-desa kurang kualitasnya. Nanti ujungnya sekolah lanjutan atas memang harus dibuatkan yang kualitasnya baik di tempat-tempat tertentu. Begitu juga sarana telekomunikasi yang saat ini sudah menjadi kebutuhan transmigran.

Hal-hal semacam ini lebih penting dengan disediakan sarananya ketimbang pencetakan lahan dengan segala kelengkapannya, perumahan, dan sebagainya, kemudian mendatangkan pemimpinpemimpin serta penduduk dari daerah padat. Biarkan mereka melihat, supaya timbul imajinasi (perspektif) sendiri bagaimana daerah ini akan berkembang di masa yang akan datang.

Mungkin juga didorong dengan proyeksiproyeksi pengembangan yang lebih simple yang dapat mereka pahami. Begitu pulang, mungkin mereka bisa menjadi pembawa pesan migrasi.Saya rasa dari ramuan- ramuan lama yang telah ada dan dibantu teknik-teknik promosi yang baru dan sederhana, akan muncul dorongan untuk menciptakan kepeloporan baru dalam kebudayaan masyarakat yang ada di pulau-pulau yang padat seperti di Jawa,Bali,dan Lombok.

Kembali pada pemikiran Gus Dur. Sang guru bangsa yang dalam tulisannya saya kaji itu tampak betapa visionernya beliau yang pada 1994 telah dapat menerawang apa dan bagaimana transmigrasi sebaik dan seharusnya.Pemikiran dan gagasan tersebut sekarang ini terjawab sudah dengan lahirnya UU 29/2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 15/1997 tentang Ketransmigrasian, yang paling tidak menyiratkan bahwa ada gula ada semut dengan basis rencana tata ruang wilayah merupakan suatu keniscayaan.(*)

Agusdin Pulungan
Ketua Wahana Masyarakat
Tani Indonesia

* Group Links :
* RCTI
* TPI
* Global TV
* Trust
* MNC
* okezone.com

Copyright © 2010 Media Nusantara Citra Group

Advertisements

100 HARI PEMERINTAHAN Agribisnis Tak Mengukur Kemampuan (Suara Karya)
January 13, 2010

Senin, 11 Januari 2010
JAKARTA (Suara Karya): Dalam seratus hari pemerintahan SBY-Boediono, sektor pertanian/agribisnis–khususnya pertanian dan kehutanan–masih terseok-seok.

Bahkan jika dianalogikan dengan terminologi penilaian yang biasa diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil audit keuangan berbagai lembaga tinggi negara, kinerja sektor pertanian dan kehutanan selama seratus hari pertama ini termasuk disclaimer.

Sementara itu, meski sudah meletakkan fondasi perbaikan, kinerja bidang kelautan dan perikanan dalam mendongkrak kesejahteraan nelayan, penduduk pesisir, dan pembudidaya ikan, masih perlu pembuktian.

Secara rata-rata, rapor kinerja pemerintah di sektor pertanian/agrinisnis selama masa seratus hari pertama ini memperoleh nilai lima.

Demikian penilaian pengamat pertanian Bustanul Arifin, pengusaha di bidang kehutanan Tjipta Lesmana, Ketua Wahana Masyarakat Tani Indonesia (Wamti) Agusdin Pulungan, serta Koordinator Divisi Manajemen Pengetahuan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Mida Saragih secara terpisah di Jakarta, kemarin. Mereka dihubungi terkait evaluasi seratus hari kinerja kabinet pemerintahan SBY-Boediono yang jatuh pada awal Februari 2010.

Agusdin Pulungan mengaku waswas atas nasib petani ke depan ini. Sebab, selama seratus hari pertama pemerintahan, kinerja bidang pertanian tidak menunjukkan hasil nyata yang berhubungan langsung dengan kepentingan petani.

“Tidak kelihatan ada hasilnya. Malah kinerja pemerintah di bidang pertanian ini semrawut. Tidak ada konstruksi yang jelas,” ujarnya.

Agusdin menunjuk kasus gula pasir sebagai contoh. Menurut dia, seharusnya pemerintah sudah belajar bagaimana upaya mengatasi kekurangan pasokan gula. Tetapi, masa lima tahun ke belakang rupanya belum cukup untuk mencari jalan keluar dari masalah pergulaan.

Karena itu, impor gula pasir tetap tak terhindarkan. Artinya, pemerintah tidak belajar untuk berkinerja lebih baik,” kata Agusdin.

Dia menyesalkan kebijakan food estate dalam rangka membangun ketahanan pangan nasional. Menurut dia, kebijakan tersebut sama sekali tidak memihak petani di dalam negeri yang umumnya merupakan petani gurem.

“Namanya juga estate. Itu kan artinya besar. Pertanian pangan dilakukan oleh pengusaha besar secara besar-besaran dan tentu saja dengan modal besar. Petani kecil ya pasti tak bisa ikut ambil bagian,” ujar Agusdin.

Menurut dia, food estate merupakan pilihan salah kaprah. Sebab, pendekatan tersebut niscaya berdampak mematikan petani dan berpotensi menimbulkan konflik. Padahal, untuk meningkatkan ketahanan pangan, seharusnya pemerintah memihak petani–antara lain dengan memberikan jaminan kemudahan distribusi hasil panen dan subsidi sarana produksi.

“Kenapa yang diambil malah kebijakan food estate. Kebijakan tersebut niscaya menimbulkan konflik besar antara petani dan pemilik modal besar. Akan terjadi pencaplokan lahan petani kecil dan konflik-konflik lain. Seharusnya dalam seratus hari pertama ini pemerintah menciptakan sistem distribusi yang baik agar petani lebih mudah dan efisien mengirim hasil panen ke pasar,” tutur Agusdin.

Pemerintah juga terkesan tidak mengukur kemampuan sendiri. Agusdin menunjuk soal target swasembada sapi yang dipatok bisa dicapai pada tahun 2014. Menurut dia, target itu sama sekali tidak realistis karena tidak berpijak pada daya dukung di lapangan.

Pendapat senada juga diutarakan Bustanul Arifin. Dia memberikan disclaimer terhadap kinerja pemerintah di bidang pertanian ini. Menurut dia, dalam masa seratus hari pertama Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, pemerintah baru sekadar menyelesaikan cetak biru.

“Kalau cuma bikin cetakan, ya siapa pun bisa melakukan. Yang penting kan pelaksanaannya. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Apa bisa optimal dilaksanakan?” kata Bustanul.

Dia juga menyoroti konsep food estate. Menurut dia, investasi besar-besaran di bidang pertanian pangan bukan tidak boleh. Namun, seharusnya itu dilakukan tanpa berdampak mematikan petani kecil.

Bustanul mengingatkan, pemerintah tidak boleh lari dari kerangka meningkatkan taraf hidup petani. Karena itu, jika memang konsep food estate dilaksanakan, pemerintah harus sangat berhati-hati dan serius. “Investasi secara luas di bidang pertanian pangan jangan sampai merugikan petani kecil. Ini tak boleh diabaikan,” katanya.

Dalam hal menetapkan kerangka kerja, menurut Bustanul, pemerintah seharusnya meletakkan kepentingan petani di atas segalanya. Bukan malah menimbulkan kekhawatiran bagi petani dengan membuat kebijakan yang cenderung tidak memihak petani. Meski pemerintah menyatakan bahwa food estate akan tetap mengutamakan kepentingan petani kecil, Bustanul menilai bahwa konsep tersebut tidak tepat.

“Food estate tak bisa diharapkan mampu mengangkat taraf hidup petani. Justru itu, ketahanan pangan pun bisa terancam,” ujar Bustanul.

Di bidang kehutanan, dia juga menilai pemerintah sulit diharapkan mencapai target-target yang ditetapkan, terutama mengurangi emisi karbon hingga 26 persen. Target itu, katanya, boleh jadi hanya akan menjadi beban sangat berat.

“Di satu sisi, emisi karbon harus dikurangi. Tapi di sisi lain, pemerintah menargetkan peningkatan hasil di industri kehutanan,” tutur Bustanil.

Bagi dia, kinerja pemerintah di bidang kehutanan selama seratus hari pertama terkesan mengawang-awang alias tidak berpijak pada realitas di lapangan. “Terlalu muluk-muluk,” kata Bustanul.

Tjipta Lesmana sepakat mengenai soal itu. Dia menganggap target pemerintah menyangkut penurunan emisi karbon hampir tak mungkin dicapai. “Itu target yang berat sekali,” ujarnya.

Memang, pemerintah telah mengambil ancang-ancang dengan menetapkan program penanaman pohon yang dikenal sebagai program one man one tree. Tapi, masalah pengawasan dan pemeliharaan atas pelaksanaan program itu, menurut Tjipta, merupakan pertanyaan besar.

Sejauh ini, tingkat keberhasilan program one man one tree sulit dipantau. Justru itu, ujar Tjipta, program tersebut sulit mencapai target bahkan dalam lima tahun ke depan.

Sementara itu, di bidang kelautan dan perikanan, pemerintah perlu melakukan pembenahan pengelolaan anggaran. Menurut Mida Saragih, anggaran harus bisa dimanfaatkan secara optimal untuk memberdayakan nelayan, masyarakat pesisir, dan pembudi daya ikan.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan dengan saksama alokasi anggaran yang erat berkaitan dengan pemenuhan hak rakyat atas pangan. Dalam konteks ini Saragih mengingatkan, penurunan cadangan ikan domestik merupakan dampak nyata kegiatan ekspor selama ini yang dilakukan berlebihan, di samping masih tingginya tindak pencurian dan penggelapan tangkapan ikan.

“Ketika fakta krisis pangan mengemuka dan fungsi pengawasan tidak berjalan maksimal, arah kebijakan kelautan dan perikanan malah dikerdilkan sebagai persoalan angka produksi,” kata Saragih.

Menurut dia, indikator keberhasilan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan bukan terletak pada sisi produksi karena tidak menjamin pemenuhan hak-hak nelayan dan masyarakat pesisir di Tanah Air. Karena itu, upaya yang sudah diayunkan pemerintah dalam seratus hari pertama ini untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir masih perlu pembuktian. (Devita/Andrian)
Politik | Hukum | Ekonomi | Metropolitan | Nusantara | Internasional | Hiburan | Humor | Opini | About Us
Copy Right ©2000 Suara Karya Online
Powered by Hanoman-i

Wujudkan Kemandirian Pangan yang Berdaulat
January 3, 2010

(Cuplikan dari Sinar Harapan Senin, 21 Desember 2009)
Jakarta –
Sejak zaman dahulu, Hindia Belanda (sekarang Indonesia-red) mashyur akan tanahnya yang subur.

Sejarah di atas agaknya dapat dijadikan tolok ukur kesanggupan Indonesia memberi makan dunia (feed the world) dan menjadi produsen komoditas pertanian terbesar dunia.
Menteri Pertanian (Mentan) Suswono, usai menghadiri sidang tingkat menteri pertanian dan kehutanan ASEAN (AMAF) pada 10-11 November 2009 di Brunei Darussalam, mengatakan negara-negara anggota ASEAN, serta tiga negara partner ASEAN seperti China, Jepang, dan Korea Selatan sangat berharap bahwa Indonesia dapat menciptakan ketahanan pangannya, sebab memiliki kelebihan baik dari sisi sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM).
Sejalan dengan itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam rangka mencapai visi pertaniannya lima tahun ke depan menegaskan Indonesia harus mampu mewujudkan kemandirian pangan melalui peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.
Sementara itu, Wakil Presiden Boediono pada Pertemuan ke-36 Konferensi Ketahanan Pangan Dunia (FAO) di kantor pusat FAO, Roma, 19 November 2009 mengatakan pemerintah Indonesia akan mempermudah aturan kebijakan investasi di bidang pertanian demi menciptakan iklim usaha kondusif bagi masuknya investasi, serta sebagai respons atas hasil kesepakatan di World Summit on Food Security terkait pengembangan investasi di bidang pertanian.
Pada kesempatan sama, Mentan Suswono juga mengatakan pemerintah akan segera menerbitkan peraturan presiden (perpres) terkait kemudahan investasi di sektor pertanian dalam skala luas atau yang disebut food estate.
Sementara itu, Ketua Umum Wahana Masyarakat dan Nelayan Indonesia (Wamti), Agusdin Pulungan, menilai pendekatan pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan melalui korporasi atau usaha-usaha besar sangat tidak tepat. Selain akan menggusur ekonomi rumah tangga petani kecil, penggunaan zat-zat kimia dan mekanisasi pembukaan lahan secara besar-besaran oleh korporasi akan merusak lingkungan alam dan keanekaragaman hayati. Kebijakan itu pun tidak sesuai dengan landasan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 dan UUD 1945.
Prinsip kedaulatan pangan tidak mengenal cara-cara korporasi yang eksploitatif, yang mengomersialkan pangan semata sebagai produk dagangan. Kekuasaan pangan oleh korporasi dalam hal ini Multi National Company (MNC) hanya akan menjebak manusia dalam krisis, seperti pengalaman krisis pangan dunia dan peningkatan jumlah penduduk dunia yang kelaparan telah terjadi dalam lima tahun terakhir. (effatha tamburian)