Retorika SBY?

Kompas, Sabtu, 11 Juni 2005
Revitalisasi Pertanian, Retorika SBY?
Oleh Agusdin Pulungan

SOSIALISASI revitalisasi pertanian yang disampaikan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono melalui Menko Perekonomian Aburizal Bakrie beberapa waktu lalu, yang simbolisasi pelaksanaannya akan dicanangkan 11 Juni 2005 di Jatiluhur, sedikit banyak memberi angin segar perbaikan kehidupan petani dan pertanian Indonesia.

Meski informasi yang diterima masih sumir, kecenderungan ini agaknya dapat menerangkan aneka pertanyaan berbagai kalangan tentang apa dan bagaimana aksi nyata yang akan dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam membangun petani dan pertanian nasional.

Dalam penjelasannya, pemerintah menyebut revitalisasi pertanian ditujukan untuk membuat pertanian menjadi kekuatan perekonomian nasional. Selain itu, cita-citanya antara lain: i) untuk menciptakan lapangan kerja dan usaha bagi penduduk pedesaan; ii) untuk meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah; iii) untuk mengurangi kemiskinan.

Menyimak hal itu, revitalisasi pertanian sebagai strategi pembangunan nasional merupakan dedikasi amat bagus dari SBY dan perlu didukung semua pihak.

APABILA ditelusuri sejarah pembangunan pertanian, sejak Departemen Pertanian didirikan pada dekade 1900-an di zaman Belanda maupun pemerintahan Presiden Soekarno, pemerintahan saat itu hampir mempunyai tekad yang sama dengan pemerintahan SBY, yaitu mencapai ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Bedanya, pada pemerintahan SBY ada tambahan program peningkatan agrobisnis.

Jika kita mengevaluasi, tentu akan muncul otokritik pada kita karena dapat dikatakan perjalanan panjang pembangunan pertanian yang telah dilalui bangsa ini justru tetap belum menunjukkan hasil nyata, terutama dari aspek kesejahteraan petani. Petani tetap dalam kemiskinan dan cenderung kian kehilangan tanah sebagai alat dan ruang kehidupannya. Lebih jauh, Cliford Geertz dalam penelitiannya mengatakan, di pedesaan di Jawa telah terjadi involusi pertanian, yang merupakan suatu perkembangan degeneratif di mana produktivitas perorangan mandek. Hasilnya, kemiskinan berkembang merata di pedesaan.

Kita menyadari, pilihan strategi pembangunan nasional di zaman Orde Baru yang lebih mengutamakan peningkatan pertumbuhan membuat petani menjadi anak tiri pembangunan. Pilihan strategi ini, selain membuat petani terasing dengan sumber-sumber agraria, juga melahirkan ketimpangan struktur sosial ekonomi pada kehidupan di pedesaan. Petani menjadi buruh di tanahnya sendiri, dan penduduk desa kian tercerabut dari kehidupan ekonomi di pedesaan.

Pemberian HGU sebanyak 6,5 juta ha dan peruntukan lain seluas 2,5 juta ha untuk usaha-usaha perkebunan, hutan tanaman industri, dan lainnya dengan cepat mengalihkan penguasaan sumber-sumber agraria pada kelompok swasta. Sehingga dampaknya adalah perebutan tanah, di mana petani, masyarakat adat, dan rakyat desa berhadapan dengan kelompok swasta sekaligus penguasa.

Menurut data BPN (2004), ada 1.753 kasus konflik agraria, yang antara lain terdiri dari sengketa masyarakat dengan perusahaan perkebuan, perumahan, kehutanan, pertambangan, turisme, pertambakan, dan bendungan.

Masuknya modal ke pedesaan melalui liberalisasi ekonomi mengakibatkan cepatnya pengalihan tanah dari keluarga petani atau negara ke pemodal besar. Monopoli dan oligopoli terhadap sumber-sumber agraria menjadi kian kuat. Akibatnya, tingkat landlessness dan kemiskinan di pedesaan meningkat tajam.

Menurut data BPS (2003), rata-rata penguasaan lahan petani menurun dibandingkan tahun 1993, yaitu dari 0,5 ha menjadi 0,3 ha. Petani gurem meningkat 2,6 persen per tahun, yaitu dari 10,8 juta rumah tangga petani tahun 1993 menjadi 13,7 juta tahun 2003. Petani pangan (72 persen dari total petani Indonesia) diperkirakan hanya mampu memenuhi 30 persen dari kebutuhan keluarganya jika lahan yang diolahnya hanya satu ha (Wamti, 2003). Hal ini terjadi karena reforma agraria atau perubahan penguasaan sumber daya agraria, yang akan menjamin pemerataan distribusi sumber agraria pada petani tidak dilaksanakan.

Selain itu, tak dapat dimungkiri, strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang digunakan selama ini tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan petani. Sebab, distorted development telah memperburuk kehidupan ekonomi petani dan masyarakat di pedesaan. Ini adalah bukti kegagalan politik pembangunan mengharmonisasi tujuan-tujuan di bidang ekonomi dengan perkembangan sosial masyarakat tani dan pedesaan.

Distorsi terjadi karena selama ini pelaksanaan pembangunan tidak mampu memberi manfaat kemajuan ekonomi yang menjangkau populasi rumah tangga petani. Tingkat income yang rendah, rata-rata Rp 144.000 atau Rp 180.000 per bulan jika menjadi buruh musiman yang hanya efektif enam bulan dalam setahun (Wamti, 2003). Jadi, letak kegagalan dalam peningkatan kesejahteraan petani karena terjadinya distribusi sumber-sumber daya yang tidak merata. Bahaya di lain pihak adalah tumpuan pembangunan pada pertumbuhan ekonomi akan dapat menjadikan distribusi sumber daya makin menjadi timpang.

REVITALISASI pertanian yang merupakan keputusan politik, strateginya harus mendasar. Pilihan strategi yang mengecualikan dilaksanakannya reforma agraria membuat semua tekad Presiden SBY kehilangan dasar dan visi. Reforma agraria merupakan persyaratan yang harus dilaksanakan negara guna mengatasi kemiskinan dari jutaan penduduk Indonesia di pedesaan.

Pemerintah perlu sadar, peningkatan produksi pertanian secara agregat tidak menghilangkan kemiskinan, apalagi mengatasi ketimpangan ekonomi yang terjadi baik antara lapis masyarakat di pedesaan maupun antara masyarakat desa dan kota. Strategi revitalisasi pertanian harus mampu menjawab tantangan yang dihadapi bangsa, setidaknya satu generasi. Jika tidak, cita-cita revitalisasi pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani sia-sia belaka.

Konsekuensi logisnya, SBY perlu menetapkan reforma agraria sebagai manifesto politik pertanian sehingga memiliki langkah-langkah mendasar yang kuat dan bervisi jangka panjang. Sehingga, revitalisasi pertanian adalah dilaksanakannya reforma agraria, dan ini adalah manifestasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita perlu optimistis dan yakin guna mendapatkan perubahan dan kemajuan yang berkeadilan. Meski kita pun harus tetap kritis agar semua yang dicita-citakan akhirnya tidak dimaknai sebagai retorika saja.

Advertisements

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: