Komitmen Presiden

Rabu, 02/05/2007 19:22 WIB

GSN tak percaya komitmen Presiden pada rakyat

JAKARTA: Koordinator Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), Agusdin Pulungan menegaskan pada dasarnya pihaknya sudah tidak percaya lagi terhadap komitmen presiden SBY yang pro rakyat.

“Namun demikian kita perlu menghargai upaya presiden memperbaiki kegagalan kegagalannya selama ini,” katanya dalam dialog pers bertema Reshufle harus melepas cengkeraman neoliberalisme di Jakarta, sore ini.

Agusdin mengatakan sebenarnya yang paling utama dari upaya perbaikan kinerja presiden adalah merubah dirinya sendiri dahulu. Artinya, jelas dia, presiden harus bisa melakukan perubahan yang radikal dari sebelumnya.

Agusdin yang juga koordinator Wahana Masyarakat Tani Indonesia (Wamti) mengatakan ada tiga poin yang perlu dilakukan presiden yaitu, pertama, merubah kebijakan presiden pro kepada pengusaha ke pro rakyat. Kedua, menciptakan kebijakan baru yang pro rakyat dengan memberikan jaminan dari negara kepada rakyat dalam hal memperoleh pendidikan yang layak, kesejahteraan, kesehatan, pangan, rumah dan hari tua. Ketiga, yang perlu dilakukan SBY adalah dengan mengganti menteri-menteri yang telah menciptakan kebijakan yang memanjakan pemodal asing, yang tidak bisa memasarkan hasil pertanian, serta menteri lain.

“Mereka tidak mampu memberikan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Sementara itu Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU), Kusfiardi reshufle yang akan dilakukan presiden jangan jadi bagian dari proyek konsulidasi politik saja. Komitmen presiden untuk mewujudkan kemandirian perekonomian bangsa sebenarnya sudah disampaikan ketika mengakhiri kerjasama dengan Dana Moneter Internasional (IMF) dan membubarkan Consultative Group on Indonesia (CGI).

Untuk itu presiden perlu melakukan perubahan kebijakan mendasar dibidang perekonomian. “Para Menteri Bidang Ekonomi sekarang adalah penganut neoliberalisme yang fundamentalis yang menjalankan gagasan petumbuhan ekonomi dengan mengandalkan utang luar negeri untuk menambal defisit dan ketergantungan pada investor asing,” katanya.

Kebijakan pertumbuhan ekonomi yang dijalankan para fundamentalis neoliberal di jajaran menteri bidang ekonomi itu justru melahirkan kebijakan fiskal dan moneter yang terpasung oleh jebakan utang. Karena itu perombakan kabinet harus menyentuh tim ekonomi, yang terdiri dari Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Penteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian termasuk Menteri Energi Sumber Daya Mineral.

oleh : Endot Brilliantono (bisnis.com)

Advertisements

There are no comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: