Archive for February, 2009

Obama and Biden; bill testimonial
February 26, 2009

Obama Statement on Passage of the Senate Farm Bill
Chicago, IL | May 15, 2008

Chicago, IL — Senator Barack Obama today released the following statement in response to the passage of the Senate Farm Bill.

“I applaud the Senate’s passage today of the Farm Bill, which will provide America’s hard-working farmers and ranchers with more support and more predictability.”

“The bill places greater resources into renewable energy and conservation. And, during this time of rising food prices, the Farm Bill provides an additional $10 billion for critical nutrition programs. I am also pleased that the bill includes my proposal to help thousands of African-American farmers get their discrimination claims reviewed under the Pigford settlement.”

“This bill is far from perfect. I believe in tighter payment limits and a ban on packer ownership of livestock. As president, I will continue to fight for the interests of America’s family farmers and ranchers and ensure that assistance is geared towards those producers who truly need them, instead of large agribusinesses. But with so much at stake, we cannot make the perfect the enemy of the good.”

“By opposing the bill, President Bush and John McCain are saying no to America’s farmers and ranchers, no to energy independence, no to the environment, and no to millions of hungry people.”

Solidaritas untuk korban Lapindo
February 25, 2009

Agriculture Bill
February 25, 2009

House vows to pass agriculture bill soon

The Jakarta Post, Jakarta

A bill that provides greater protection for the sustainability of agriculture will be passed by the House of Representatives before the end of its current term this year, with NGOs calling for bank credit for land ownership for farmers.

Once passed into law, the agriculture land sustainability bill will protect the country’s farmlands from being converted into industrial and commercial areas.

Agusdin Pulungan, head of the Indonesian Agriculture and Fishing Association (WAMTI), said the law was urgently needed because of the large number of farmland being converted into industrial and commercial areas.

“Farmers sell their lands to industrial companies because it’s much more profitable [than farming],” Agusdin told The Jakarta Post during a WAMTI hearing on the bill with the House on Thursday.

“That is why we need the bill to be passed, so the government can protect farmland to sustain domestic food resources, while at the same time improve farmers’ welfare.”

Data from the Agriculture Ministry shows a very slow rate of farmland development, especially for rice paddies, the country’s main source for domestic food resources.

The ministry recorded that of the 7.7 million hectares of total rice paddies in the country in 1986, there was only a slight increase to 8.25 million hectares by 1996. By 2000, that figure had gone down to 7.79 million hectares.

The slow rate is due to the large number of farmland being converted into industrial and commercial sites.

“The Indonesian Farmer’s Association [HKTI] records that such conversions reach 300,000 hectares per year, with 80 percent occurring in Java, the main domestic food resources area,” said HKTI secretary Noer Soetjipto.

“It’s very important that [once the bill is passed into law] the government immediately drafts a regulation [to put the law into execution].”

However, WAMTI deputy for advocacy Sri Naida warned that the bill should not focus entirely on Java.

“The law should also cover the issues of nomadic farmers in Kalimantan and agricultural areas located on coastlines,” she said.

“And the most important thing the law should concern is the issue of farming as a source of livelihood in rural areas.”

Winarno Tohir, head of the Farming and Fishery Contact Reliance (KTNA), also suggested the establishment of a bank that would focus on providing farmers with loans and credit for land ownership, as part of an effort to improve farmers’ welfare. Large numbers of Indonesian farmers possess no land, but work as farming laborers, which Winarno pointed out as the condition that caused their poverty.

“There’s credit for cars, houses and apartments. Why can’t we have credit for farming?” he said.

Winarno, who also attended the hearing at the House, said the government needed to revise a clause in the agriculture sustainability bill to ensure basic prices for agricultural produce.

“Clause number 55 in the bill states that the government guarantees `profitable food commodities prices’. I suggest the government should regulate a `basic price’ for farming commodities,” he said.

Hilman Indra, deputy chairman of House Commission IV, said the bill would be passed “as soon as possible, probably before the end of our tenure in 2009”. (hdt)

Retorika SBY?
February 25, 2009

Kompas, Sabtu, 11 Juni 2005
Revitalisasi Pertanian, Retorika SBY?
Oleh Agusdin Pulungan

SOSIALISASI revitalisasi pertanian yang disampaikan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono melalui Menko Perekonomian Aburizal Bakrie beberapa waktu lalu, yang simbolisasi pelaksanaannya akan dicanangkan 11 Juni 2005 di Jatiluhur, sedikit banyak memberi angin segar perbaikan kehidupan petani dan pertanian Indonesia.

Meski informasi yang diterima masih sumir, kecenderungan ini agaknya dapat menerangkan aneka pertanyaan berbagai kalangan tentang apa dan bagaimana aksi nyata yang akan dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam membangun petani dan pertanian nasional.

Dalam penjelasannya, pemerintah menyebut revitalisasi pertanian ditujukan untuk membuat pertanian menjadi kekuatan perekonomian nasional. Selain itu, cita-citanya antara lain: i) untuk menciptakan lapangan kerja dan usaha bagi penduduk pedesaan; ii) untuk meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah; iii) untuk mengurangi kemiskinan.

Menyimak hal itu, revitalisasi pertanian sebagai strategi pembangunan nasional merupakan dedikasi amat bagus dari SBY dan perlu didukung semua pihak.

APABILA ditelusuri sejarah pembangunan pertanian, sejak Departemen Pertanian didirikan pada dekade 1900-an di zaman Belanda maupun pemerintahan Presiden Soekarno, pemerintahan saat itu hampir mempunyai tekad yang sama dengan pemerintahan SBY, yaitu mencapai ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Bedanya, pada pemerintahan SBY ada tambahan program peningkatan agrobisnis.

Jika kita mengevaluasi, tentu akan muncul otokritik pada kita karena dapat dikatakan perjalanan panjang pembangunan pertanian yang telah dilalui bangsa ini justru tetap belum menunjukkan hasil nyata, terutama dari aspek kesejahteraan petani. Petani tetap dalam kemiskinan dan cenderung kian kehilangan tanah sebagai alat dan ruang kehidupannya. Lebih jauh, Cliford Geertz dalam penelitiannya mengatakan, di pedesaan di Jawa telah terjadi involusi pertanian, yang merupakan suatu perkembangan degeneratif di mana produktivitas perorangan mandek. Hasilnya, kemiskinan berkembang merata di pedesaan.

Kita menyadari, pilihan strategi pembangunan nasional di zaman Orde Baru yang lebih mengutamakan peningkatan pertumbuhan membuat petani menjadi anak tiri pembangunan. Pilihan strategi ini, selain membuat petani terasing dengan sumber-sumber agraria, juga melahirkan ketimpangan struktur sosial ekonomi pada kehidupan di pedesaan. Petani menjadi buruh di tanahnya sendiri, dan penduduk desa kian tercerabut dari kehidupan ekonomi di pedesaan.

Pemberian HGU sebanyak 6,5 juta ha dan peruntukan lain seluas 2,5 juta ha untuk usaha-usaha perkebunan, hutan tanaman industri, dan lainnya dengan cepat mengalihkan penguasaan sumber-sumber agraria pada kelompok swasta. Sehingga dampaknya adalah perebutan tanah, di mana petani, masyarakat adat, dan rakyat desa berhadapan dengan kelompok swasta sekaligus penguasa.

Menurut data BPN (2004), ada 1.753 kasus konflik agraria, yang antara lain terdiri dari sengketa masyarakat dengan perusahaan perkebuan, perumahan, kehutanan, pertambangan, turisme, pertambakan, dan bendungan.

Masuknya modal ke pedesaan melalui liberalisasi ekonomi mengakibatkan cepatnya pengalihan tanah dari keluarga petani atau negara ke pemodal besar. Monopoli dan oligopoli terhadap sumber-sumber agraria menjadi kian kuat. Akibatnya, tingkat landlessness dan kemiskinan di pedesaan meningkat tajam.

Menurut data BPS (2003), rata-rata penguasaan lahan petani menurun dibandingkan tahun 1993, yaitu dari 0,5 ha menjadi 0,3 ha. Petani gurem meningkat 2,6 persen per tahun, yaitu dari 10,8 juta rumah tangga petani tahun 1993 menjadi 13,7 juta tahun 2003. Petani pangan (72 persen dari total petani Indonesia) diperkirakan hanya mampu memenuhi 30 persen dari kebutuhan keluarganya jika lahan yang diolahnya hanya satu ha (Wamti, 2003). Hal ini terjadi karena reforma agraria atau perubahan penguasaan sumber daya agraria, yang akan menjamin pemerataan distribusi sumber agraria pada petani tidak dilaksanakan.

Selain itu, tak dapat dimungkiri, strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang digunakan selama ini tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan petani. Sebab, distorted development telah memperburuk kehidupan ekonomi petani dan masyarakat di pedesaan. Ini adalah bukti kegagalan politik pembangunan mengharmonisasi tujuan-tujuan di bidang ekonomi dengan perkembangan sosial masyarakat tani dan pedesaan.

Distorsi terjadi karena selama ini pelaksanaan pembangunan tidak mampu memberi manfaat kemajuan ekonomi yang menjangkau populasi rumah tangga petani. Tingkat income yang rendah, rata-rata Rp 144.000 atau Rp 180.000 per bulan jika menjadi buruh musiman yang hanya efektif enam bulan dalam setahun (Wamti, 2003). Jadi, letak kegagalan dalam peningkatan kesejahteraan petani karena terjadinya distribusi sumber-sumber daya yang tidak merata. Bahaya di lain pihak adalah tumpuan pembangunan pada pertumbuhan ekonomi akan dapat menjadikan distribusi sumber daya makin menjadi timpang.

REVITALISASI pertanian yang merupakan keputusan politik, strateginya harus mendasar. Pilihan strategi yang mengecualikan dilaksanakannya reforma agraria membuat semua tekad Presiden SBY kehilangan dasar dan visi. Reforma agraria merupakan persyaratan yang harus dilaksanakan negara guna mengatasi kemiskinan dari jutaan penduduk Indonesia di pedesaan.

Pemerintah perlu sadar, peningkatan produksi pertanian secara agregat tidak menghilangkan kemiskinan, apalagi mengatasi ketimpangan ekonomi yang terjadi baik antara lapis masyarakat di pedesaan maupun antara masyarakat desa dan kota. Strategi revitalisasi pertanian harus mampu menjawab tantangan yang dihadapi bangsa, setidaknya satu generasi. Jika tidak, cita-cita revitalisasi pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani sia-sia belaka.

Konsekuensi logisnya, SBY perlu menetapkan reforma agraria sebagai manifesto politik pertanian sehingga memiliki langkah-langkah mendasar yang kuat dan bervisi jangka panjang. Sehingga, revitalisasi pertanian adalah dilaksanakannya reforma agraria, dan ini adalah manifestasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita perlu optimistis dan yakin guna mendapatkan perubahan dan kemajuan yang berkeadilan. Meski kita pun harus tetap kritis agar semua yang dicita-citakan akhirnya tidak dimaknai sebagai retorika saja.

Komitmen Presiden
February 24, 2009

Rabu, 02/05/2007 19:22 WIB

GSN tak percaya komitmen Presiden pada rakyat

JAKARTA: Koordinator Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), Agusdin Pulungan menegaskan pada dasarnya pihaknya sudah tidak percaya lagi terhadap komitmen presiden SBY yang pro rakyat.

“Namun demikian kita perlu menghargai upaya presiden memperbaiki kegagalan kegagalannya selama ini,” katanya dalam dialog pers bertema Reshufle harus melepas cengkeraman neoliberalisme di Jakarta, sore ini.

Agusdin mengatakan sebenarnya yang paling utama dari upaya perbaikan kinerja presiden adalah merubah dirinya sendiri dahulu. Artinya, jelas dia, presiden harus bisa melakukan perubahan yang radikal dari sebelumnya.

Agusdin yang juga koordinator Wahana Masyarakat Tani Indonesia (Wamti) mengatakan ada tiga poin yang perlu dilakukan presiden yaitu, pertama, merubah kebijakan presiden pro kepada pengusaha ke pro rakyat. Kedua, menciptakan kebijakan baru yang pro rakyat dengan memberikan jaminan dari negara kepada rakyat dalam hal memperoleh pendidikan yang layak, kesejahteraan, kesehatan, pangan, rumah dan hari tua. Ketiga, yang perlu dilakukan SBY adalah dengan mengganti menteri-menteri yang telah menciptakan kebijakan yang memanjakan pemodal asing, yang tidak bisa memasarkan hasil pertanian, serta menteri lain.

“Mereka tidak mampu memberikan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Sementara itu Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU), Kusfiardi reshufle yang akan dilakukan presiden jangan jadi bagian dari proyek konsulidasi politik saja. Komitmen presiden untuk mewujudkan kemandirian perekonomian bangsa sebenarnya sudah disampaikan ketika mengakhiri kerjasama dengan Dana Moneter Internasional (IMF) dan membubarkan Consultative Group on Indonesia (CGI).

Untuk itu presiden perlu melakukan perubahan kebijakan mendasar dibidang perekonomian. “Para Menteri Bidang Ekonomi sekarang adalah penganut neoliberalisme yang fundamentalis yang menjalankan gagasan petumbuhan ekonomi dengan mengandalkan utang luar negeri untuk menambal defisit dan ketergantungan pada investor asing,” katanya.

Kebijakan pertumbuhan ekonomi yang dijalankan para fundamentalis neoliberal di jajaran menteri bidang ekonomi itu justru melahirkan kebijakan fiskal dan moneter yang terpasung oleh jebakan utang. Karena itu perombakan kabinet harus menyentuh tim ekonomi, yang terdiri dari Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Penteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian termasuk Menteri Energi Sumber Daya Mineral.

oleh : Endot Brilliantono (bisnis.com)

Save our Nation
February 21, 2009

Niat Pemerintah Terlihat dari Koreksi Kontrak Karya

Kompas, 11 Januari 2005

Jakarta, Kompas – Niat pemerintah memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dapat diperlihatkan dengan koreksi atas seluruh kontrak karya industri pertambangan. Pemerintah juga harus bersiap menanggung risiko sebagai konsekuensi pembenahan dan peninjauan kontrak karya yang dinilai merugikan rakyat itu.

Pernyataan tersebut disampaikan eksponen Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) saat sesi tanya-jawab dengan wartawan di Jakarta, Senin (9/1). Eksponen GSN yang hadir dalam jumpa pers evaluasi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla bertema Safe Our Nation antara lain Agusdin Pulungan, Haryanto Taslam, Rahardjo Tjakraningrat, Franky Sahilatua, Soeparwan G Parikesit, dan Icu Zukafril. Mengenai peninjauan kembali kontrak yang membuka kemungkinan kasus dibawa ke arbitrase internasional, GSN menilai arbitrase bukanlah satu-satunya pilihan. Banyak hal yang harus diperhitungkan, termasuk di antaranya posisi Indonesia yang relatif lemah saat ini. Justru yang terpenting saat ini adalah langkah politik yang diambil pemerintah untuk meninjau kembali seluruh kontrak karya pertambangan dan mengembalikannya sebagai hak kesejahteraan rakyat. Seluruh klausul kontrak harus ditinjau ulang, seluruh ketentuan harus direformasi dengan menjunjung tinggi hak rakyat dan terlepas dari dominasi pihak asing.

Carut-marut industri pertambangan berlangsung dari rezim ke rezim. Presiden Yudhoyono yang pernah menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi dinilai paham persoalan dan solusinya untuk kepentingan rakyat, sepanjang Presiden mempunyai itikad menyelesaikannya.

Sumber: Kompas

SALAM
February 14, 2009

Berbagi dan Melayani adalah suatu tindakan sederhana.  Kita tidak perlu lebih dulu memiliki materi yang berlimpah atau memilki kekuasaan. Dengan hanya kemauan dan ketulusan,  Berbagi dan Melayani dapat dilakukan oleh siapapun dan kemudian dampaknya dapat dirasakan oleh siapapun termasuk oleh lingkungan alam milik dari semua mahluk bumi.

%d bloggers like this: